Tupoksi SKPD


  • Dinas Pertanian merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pertanian yang meliputi pembangunan, pembinaan dan pengembangan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.
  • Dinas Pertanian dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, pelaksanaan tugas fungsinya dikoordinasikan dengan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah.
  • Dinas Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan pembangunan, pembinaan dan pengembangan di bidang tanaman pangan, hortikultura dan
  • Dinas Pertanian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi :
  1. penyusunan Renstra, Renja, RKA dan DPA Dinas Pertanian;
  2. pelaksanaan DPA Dinas Pertanian;
  3. penyusunan kebijakan pembangunan, pembinaan dan pengembangan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan dan penyuluhan pertanian;
  4. pelaksanaan kebijakan pembangunan, pembinaan dan pengembangan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan dan penyuluhan pertanian;
  5. penyusunan bahan produk hukum di bidang pertanian;
  6. perumusan program penyuluhan pertanian;
  7. perumusan pengendalian dan penanggulangan hama penyakit tanaman;
  8. pengembangan prasarana pertanian;
  9. pengawasan penggunaan sarana pertanian;
  10. pembinaan produksi di bidang pertanian;
  11. pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian;
  12. pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian;
  13. pengembangan lahan pertanian;
  14. pelaksanaan penyuluhan pertanian;
  15. pelaksanaan administrasi dinas pertanian;
  16. pemberian izin usaha/rekomendasi teknis pertanian;
  17. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pertanian;
  18. pengumpulan, pengolahan penyediaan dan penyajian informasi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan data dan informasi dibidang pertanian;
  19. pendataan, pengembangan, pelestarian, perlindungan/konservasi, pembudidayaan dan pemeliharaan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan endemik di wilayah Kabupaten Humbang Hasundutan;
  20. pengelolaan kepegawaian Dinas Pertanian;
  21. pengelolaan keuangan Dinas Pertanian;
  22. pengelolaan ketatausahaan Dinas Pertanian;
  23. pengelolaan kerumahtanggaan Dinas Pertanian;
  24. pengelolaan perlengkapan Dinas Pertanian;
  25. pengelolaan dokumen dan arsip Dinas Pertanian;
  26. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait tugas dan fungsi; dan
  27. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pertanian.

Kepala Dinas Pertanian mempunyai tugas :

  1. memimpin dan mengordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pertanian;
  2. mengordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat, Bidang dan UPT Dinas Pertanian serta kelompok jabatan fungsional;
  3. mengembangkan dan melaksanakan koordinasi, kerjasama dan kemitraan dengan SKPD, instansi pemerintah, swasta dan/atau pihak ketiga lainnya dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pertanian;
  4. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati; dan
  5. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pertanian.

Sekretariat Dinas Pertanian mempunyai tugas :

  • Sekretariat merupakan unit kerja Dinas Pertanian sebagai unsur staf dalam pelaksanaan administrasi dinas, dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pertanian.
  • Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit kerja serta koordinasi pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Pertanian.
  • Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
  1. mengordinasikan penyusunan Renstra, Renja, RKA dan DPA Dinas Pertanian;
  2. pengorganisasian penyusunan kebijakan, Renstra, Renja, RKA, program kegiatan dan anggaran serta tugas perbantuan antar bidang pada kepegawaian, pendidikan dan kepelatihan;
  3. pelaksanaan DPA Dinas Pertanian sesuai lingkup tugasnya;
  4. pengorganisasian urusan internal Dinas Pertanian;
  5. pengelolaan dinas kepegawaian Dinas Pertanian;
  6. pengelolaan keuangan Dinas Pertanian;
  7. pengelolaan kerumatanggaan Dinas Pertanian;
  8. pengelolaan perlengkapan Dinas Pertanian;
  9. pengelolaan arsip dan dokumen Dinas Pertanian;
  10. pengoordinasian pelaksanaan tindak lanjut atas laporan hasil pemeriksaan/pengawasan;
  11. pengoordinasian penyusunan laporan keuangan Dinas Pertanian;
  12. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pertanian sesuai dengan tugasnya; dan
  13. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Sekretariat Dinas Pertanian.
  • Subbagian Perencanaan dan Evaluasi merupakan satuan pelaksana sekretariat dalam pelaksanaan pengordinasian penyusunan Renstra, RKA, DPA, LAKIP, LPPD, yang dipimpin oleh yang dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas.
  • Subbagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengordinasian penyusunan Renstra, RKA, DPA, LAKIP, LPPD serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang pertanian.
  • Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Subbagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
    1. menyusun bahan peyusunan Renstra, Renja, RKA dan DPA Dinas Pertanian Sesuai lingkup tugas;
    2. melaksanakan DPA Dinas Pertanian sesuai lingkup tugasnya;
    3. menghimpun bahan dan menyusun Renstra, Renja, RKA dan DPA Dinas Pertanian;
    4. menyusun Renstra, Renja, RKA dan DPA Dinas Pertanian;
    5. melaksanakan kegiatan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan DPA, tugas dan fungsi Dinas Pertanian;
    6. melaksanakan kegiatan monitoring, pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan Dinas Pertanian;
    7. menyusun rancang bangun/master plan lingkup pertanian;
    8. menghimpun, mengolah, menyediakan, dan menyajikan data dan informasi mengenai tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
    9. menghimpun bahan dan menyusun LAKIP, LPPD, IPPD dan bahan LKPJ dari Dinas Pertanian;
    10. melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program di bidang pertanian;
    11. melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan anggaran di bidang pertanian;
    12. melakukan penyiapan bahan penyusunan pedoman teknis pelaksanaan kegiatan tahunan di bidang pertanian;
    13. penyiapan bahan penyusunan satuan biaya, daftar isian pelaksanaan anggaran, petunjuk operasional kegiatan, dan revisi anggaran;
    14. melakukan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data  dan statistik di bidang pertanian;
    15. melakukan penyusunan laporan kinerja di bidang pertanian;
    16. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Subbagian Perencanaan dan Evaluasi;
    17. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai dengan tugasnya; dan
    18. melaporkan dan mempertanggungjawabkan tugas Subbagian Perencanaan dan Evaluasi.
  • Subbagian Keuangan dan Aset merupakan satuan pelaksana sekretariat dalam melakukan penyiapan urusan keuangan dan pengelolaan barang milik Daerah di Dinas Pertanian yang dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas.
  • Subbagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas melaksanakan penyiapan urusan keuangan dan pengelolaan barang milik daerah di Dinas Pertanian.
  • Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Subbagian Keuangan dan Aset melaksanakan rincian tugas sebagai berikut :
    1. menghimpun bahan dan menyusun bahan peyusunan Renstra, Renja, RKA dan DPA Dinas Pertanian sesuai lingkup tugas;
    2. melaksanakan DPA Dinas Pertanian sesuai lingkup tugasnya;
    3. menyusun anggaran kas Dinas Pertanian;
    4. memproses pengajuan SPD dan SPM Dinas Pertanian;
    5. mempersiapkan pengajuan surat permohonan membayar, surat permohonan penyediaan dana, dan surat pencairan dana Dinas Pertanian;
    6. menghimpun bahan penyusunan laporan keuangan Dinas Pertanian;
    7. mengordinasikan pelaksanaan tugas bendahara Dinas Pertanian;
    8. melakukan administrasi keuangan Dinas Pertanian;
    9. memproses penerbitan SKRD dan STRD dari Dinas Pertanian;
    10. melaksanakan pencatatan, pembukuan dan pelaporan PAD dari sektor Dinas Pertanian;
    11. melakukan penyiapan pertanggungjawaban dan pengelolaan dokumen keuangan Dinas Pertanian;
    12. melakukan urusan akuntansi, dan verifikasi keuangan Dinas Pertanian;
    13. melakukan urusan perbendaharaan, pengelolaan penerimaan negara bukan pajak, pengujian dan penerbitan surat perintah membayar Dinas Pertanian;
    14. melakukan urusan gaji pegawai Dinas Pertanian;
    15. melakukan penyiapan bahan pemantauan tidak lanjut laporan hasil pengawasan dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi Dinas Pertanian;
    16. melakukan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU) Dinas Pertanian;
    17. melakukan penyiapan bahan penatausahaan dan inventarisasi barang Dinas Pertanian;
    18. melakukan penyiapan bahan administrasi pengadaan, penyaluran, penghapusan dan pemindah tanganan barang milik daerah Dinas Pertanian;
    19. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Subbagian Keuangan dan Aset Dinas Pertanian;
    20. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai dengan tugasnya; dan
    21. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian Perencanaan dan Keuangan.

 

  • Subbagian Umum dan Kepegawaian merupakan satuan pelaksana Sekretariat dalam pelaksanaan urusan kepegawaian, tata usaha, rumahtangga, kerja sama, kehumasan dan protokol serta ketatalaksanaan di dinas pertanian yang dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas.
  • Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, tata usaha, rumah tangga, kerja sama, kehumasan dan protokol serta ketatalaksanaan di Dinas Pertanian.
  • Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
  1. menyusun bahan penyusunan Renstra, Renja, RKA dan DPA Dinas Pertanian sesuai lingkup tugasnya;
  2. melaksanakan DPA Dinas Pertanian sesuai lingkup tugasnya;
  3. melaksanakan penerimaan, pencatatan, pembukuan, pendistribusian, pengendalian dan pengarsipan surat masuk Dinas Pertanian;
  4. melaksanakan penerimaan, taklik, proses penandatanganan, penomoran, pencatatan, pembukuan, distribusi, pengiriman dan pengarsipan surat keluar Dinas Pertanian;
  5. melaksanakan pemeliharaan keindahan, kebersihan, ketertiban, keteraturan, keamanan, kenyamanan dan Dinas Pertanian;
  6. melaksanakan evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan Dinas Pertanian;
  7. melaksanakan urusan kerja sama, kehumasan dan protokol Dinas Pertanian;
  8. menghimpun bahan, menyusun dan mengajukan kebutuhan perlengkapan dan peralatan kantor/kerja Dinas Pertanian;
  9. melaksanakan urusan tata usaha dan kearsipan Dinas Pertanian;
  10. memproses penyediaan perlengkapan dan peralatan kerja Dinas Pertanian;
  11. melaksanakan penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pencatatan, pembukuan dan pelaporan perlengkapan dan peralatan Dinas Pertanian;
  12. memproses penghapusan perlengkapan dan peralatan Dinas Pertanian;
  13. menghimpun bahan, menyusun dan mengajukan kebutuhan ASN Dinas Pertanian;
  14. melaksanakan pengelolaan dokumen ASN baru Dinas Pertanian;
  15. melaksanakan orientasi-orientasi ASN baru Dinas Pertanian;
  16. memproses pendayagunaan ASN Dinas Pertanian;
  17. mengurus pengembangan karir ASN Dinas Pertanian;
  18. mengurus kesejahteraan ASN Dinas Pertanian; melakukan urusan tata usaha kepegawaian, disiplin pegawai dan evaluasi kinerja pegawai;
  19. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai dengan tugasnya; dan
  20. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian.

Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura

Bidang Perkebunan

Bidang Penyuluhan, Prasarana dan Sarana Pertanian

Unit Pelaksana Teknis Dinas

Dinas Pertanian mempunyai UPT sebagai berikut:

  1. Perbenihan dan Pembibitan;
  2. Mekanisasi dan Alat Pertanian; dan
  • Ketentuan mengenai, kedudukan, susunan organisasi dan tata kerja UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Kelompok Jabatan Fungsional

 

  • Dinas Pertanian memiliki kelompok jabatan fungsional pertanian dan jabatan fungsional tertentu lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
  • Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua Kelompok Jabatan Fungsional yang dipilih dari pejabat fungsional dan diajukan pengangkatannya kepada Kepala Dinas Pertanian.
  • Pejabat fungsional yang dapat dipilih dan diajukan untuk diangkat sebagai Ketua Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekurang-kurangnya harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  1. mempunyai etos kerja yang baik;
  2. tidak pernah melanggar disiplin dan etika profesi;
  3. mempunyai Sasaran Kinerja Pegawai dengan nilai rata-rata baik selama 2 (dua) tahun terakhir;
  4. dihormati dikalangan pejabat fungsional Dinas Pertanian;
  5. memberikan sikap keteladanan; dan
  6. dapat menjadi perekat dikalangan fungsional Dinas Pertanian.
  • Ketua Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diangkat untuk masa kerja 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih dan diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya, dan diberikan insentif bulanan sesuai kemampuan keuangan daerah.
  • Ketentuan lebih lanjut mengenai Kelompok Jabatan Fungsional Dinas Pertanian diatur dengan Peraturan Bupati.